Sape Bima Timur NTB- Sengaja saya pilih judul yang sedikit provokatif, dengan harapan bagi semua pihak yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan ide Bima timur bisa sedikit waspada.
Kebetulan ada tema yang menarik untuk direview, tentang Indonesiaku, bukan Indonesia-Indonesiaan yang diadakan oleh Ma Chung Blog Competition 2010
Image disunting dari : south.indonesianyouthconference.org
Ide ini sesungguhnya bukanlah ide yang terlalu berat untuk diwaspadai, sekaligus ide yang ringan untuk dinafikkan begitu saja, sehingga membutuhkan kesabaran dan kearifan sosial untuk menganggapnya ide yang ringan dan membutuhkan potensi keserakahan yang luar biasa untuk menganggapnya ide berat. Paling tidak tulisan ini akan mencoba meyoroti eksistensi ide pemekaran wilayah yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan di daerah, walau tidak sehangat pemberitaan tentang kasus Gayus Tambunan, Susno Duadji ataupun keahlian spesial kepolisian Indonesia dalam menembak mati teroris Hee.. heeheee...:)).
Karena saya tinggal di Kabupaten Bima, maka saya akan mencoba membahas tentang ide pemekaran Kabupaten Bima Timur. Paling tidak, akan menyoroti pemekaran Bima Timur dalam beberapa aspek. Selamat menyimak !
Realitas Masyarakat Kecil Yang ingin sejahtera.
Bagi Masyarakat pinggiran di wilayah kecamatan di seluruh Indonesia, khususnya di Kecamatan sape Kabupaten Bima, merasakan hidup yang memiliki akses publik birokrasi yang mudah, efisisen dan tidak berbiaya tinggi, serta akses ekonomi bagi peningkatan taraf hidupnya merupakan dambaan yang tiada pernah berhenti.
Dengan Kondisi wilayah dalam bentuk potensi sumberdaya yang cukup memadai untuk dikembangkan, keinginan masyarakat ini bukanlah sesuatu yang hiperbolik, di tengah berkembangnya wacana demokratisasi yang dikembangkan oleh negara. Hal ini bisa menjadi sesuatu yang lumrah terjadi. Apalagi jika pelayanan publik itu sendiri merupakan bagian terpenting dari item demokratisasi.
Realitas yang terjadi bahwa Kabupaten Bima memiliki peta geografis dan demografis yang tersebar luas mengelilingi Kota Bima. Tentu terjadi masalah dalam aspek pelayanan publik.
Di sebelah timur Kota Bima ada 6 kecamatan, yaitu Sape, Langgudu, wawo, Lambu, Wera, dan ambalawi dengan kecamatan yang paling ideal untuk ibukota kabupaten adalah Sape. Sedang di wilayah Barat ada 10 yaitu Pali Belo, Belo, Lambitu, Woha, Donggo, soromandi, Bolo, madapangga, Sanggar dan Tambora. Belum lagi akhir-akhir ini, DPRD Bima telah menetapkan ibukota Kabupaten di wilayah woha yang jaraknya lebih kurang 75 km dari pusat kota kecamatan Sape.
Bisa dibayangkan, sekedar untuk mengurus persuratan penting seperti KTP, SIM, Akta Kelahiran dan persuratan lain di kantor Pemda, masyarakat wilayah bagian Bima Timur harus merogoh saku ratusan ribu hanya untuk biaya transportasi dan akomodasi. sungguh hal yang cukup mubazir.
Di sisi lain masyarakat juga berharap dengan adanya pemekaran wilayah akan cukup menunjang motivasi mereka untuk lebih giat mengeksplorasi sumberdaya yang ada bagi peningkatan taraf hidupnya dengan adanya peningkatan infrastruktur ekonomi di wilayah kabupaten pemekaran.
Cita-cita Sederhana Seorang Aktifis Kampung
Berangkat dari kenyataan di atas seorang aktifis kampung macam saya punya sedikit kepedulian terhadap perkembangan masyarakat secara khusus dan Negara secara umum. Menurut Pelajaran sosiologi yang saya dapat waktu kuliah, bisanya perkembangan daerah itu secara alami mengikuti pola Bola Salju, dimana daerah yang terdekat dengan pusat kekuasaanlah yang lebih dulu merasakan akibat langsung dari proses pembangunan.
Artinya sangat disayangkan jika daerah-daerah kecamatan di wilayah ini, akan mengalami stagnasi pembangunan, dengan semakin jauhnya pusat ibukota kabupaten, dan bagi saya, merupakan tantangan sendiri sebagai aktifis kampung.
Image dari politikana.com
Kenyataan ini membutuhkan perjuangan untuk memekarkan wilayah menjadi 2 yaitu, Kabupaten Bima Timur dan Kabupaten Bima Barat.
walaupun terasa agak berat perjuangan ini tetap harus kami lanjutkan dengan harapan suatu saat akan menemukan tentang semakin sulitnya pemekaran wilayah kabupaten dari stasiun-stasiun televisi, maupun media masa. Tetapi kami menganggap masih punya peluang meski agak tipis.
Tentu saja perjuangan ini, akan kami lakukan dengan santun dan konstruktif, karena sebelumnya telah terjadi mimpi buruk dalam lembaran sejarah demokrasi Indonesia saat aspirasi masyarakat menuntut pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan, yang berujung anarkisme yang memalukan dan menghilangkan nyawa ketua DPRD setempat.
Dalam pandangan kami, kebijakan pelarangan pemekaran ini termasuk kebijakan keliru. Yang harus di lakukan oleh pemerintah, bukan membatasi pemekaran tetapi melakukan penilaian yang ketat terhadap upaya pemekaran.
Bagi wilayah tertentu yang memiliki potensi besar untuk berkembang, justru merupakan upaya investasi untuk menciptakan peluang-peluang kemandirian ekonomi yang jauh lebih kuat dibanding melulu memperhatikan perkembangan ekonomi pemodal-pemodal besar yang justru terpusat di jakarta yang melahirkan jurang kesenjangan dan sistem ekonomi yang rapuh.
Terutama cara pusat mengeksploitasi dan melakukan pungutan ke daerah untuk disetor kembali ke Jakarta. Walaupun juklak dan juknisnya akan didistribusikan kembali ke daerah, namun tetap saja menimbulkan masalah tersendiri dalam penyalurannya, sehingga pada akhirnya akan merugikan daerah.
Biar lebih mudah dimengerti, saya ingin katakan bahwa setelah "upeti" sampai di Jakarta, maka tidak serta merta secara proporsional didistribusikan untuk Dana Anggaran Khusus, rutin dan istilah lainnya. Karena Jakarta mengalami masalah kekurangan finansial sendiri, setidaknya untuk mengembalikan utang luar negeri tahun 2010 ini saja, pemerintah pusat secara grajual harus mengembalikan bunga + pokok tepat waktu, sekitar 250 trilyun dari total utang luar negeri Indonesia yang semakin membengkak menjadi ribuan trilyun setiap pergantian rezim.
"Boro-boro" mendistribusikan ke daerah yang telah susah payah memberikan kontribusi finansial, Raksasa ini justru masih membutuhkan tambahan lagi. Belum lagi terjadi penyalahgunaan anggaran seperti anggaran 1.8 T untuk renovasi gedung DPR, renovasi pagar istana, mobil dinas menteri, kasus korupsi pajak, makelar kasus dan masalah serius lainnya.
Pusat terkadang lebay, heheee.. heee... Saat mereka katakan bahwa pemekaran dan otonomi daerah akan melahirkan raja-raja kecil. Mereka tidak sadar, bahwa sesungguhnya mereka menunjuk hidungnya sendiri. Karena realitasnya, raja-raja kecil yang dimaksud adalah suruhan raja besar yang tidak diberi kewenangan secara proporsional dalam mengurus daerahnya sendiri, melainkan untuk patuh pada kemauan "the giant big bos" yang ada di Jakarta. Heheee..heee...
Tirani Raksasa Yang bernama Birokrasi Negara.
Sungguh ide Pemekaran wilayah Bima timur, akan mendapatkan tantangan besar yang bebar-benar membutuhkan kearifan sosial untuk menafikkannya. Saya mencoba memahami tentang ini sebagai sebuah kerikil-kerikil tajam dalam perjuangan panjang dan luhur ini.
Mengapa saya harus menganggap birokrasi negara sebagai tirani raksasa ?
Paling tidak ada 3 alasan penting yang perlu saya ungkap disini.
Pertama,- Prinsip Birokrasi adalah kalau Bisa dipersulit kenapa dipermudah?
Hampir seluruh jajaran birokrasi di berbagai wilayah di negeri ini masih menggunakan prinsip lama, mengurus administrasi untuk KTP saja kita harus menggunakan uang pelicin, bagaimana kita tidak menganggapnya sebagai raksasa premanis? Hahaha...haa...:))
Kedua,- Bottom Up yang baru kita kenal sekarang masih sangat jauh untuk dipahami oleh birokrasi negara.
Masalah yang ada di wilayah-wilayah kabupaten/kota. Ide penguasa mutlak dan masyarakat dilarang memiliki ide. ini hegemoni besar yang tak kunjung bisa berakhir.
Ketiga,- Panjangnya jalur Birokrasi bagi prosedur pengusulan pemekaran Wilayah. Mulai dari Pemerintah kabupaten, disetujui oleh DPRD kabupaten, berlanjut ke Gubernur dan harus di setujui oleh DPRD Propinsi baru ke Menteri dalam Negeri sampai ke Presiden dan DPR pusat. Panjang Kan?
Birokrasi dalam pandangan kami sebagai aktifis kampung, terbagi 2 yaitu birokrasi pusat yang penuh dengan intrik politik, yang kadang baik juga kadang buruk, merupakan tantangan besar bagi upaya menggolkan ide pembentukan Kabupaten Bima Timur karena kami tidak memiliki akses dengan pemerintah Pusat.Birokrasi Daerah yang belum bisa memahami kebutuhan masyarakat dan daerahnya jika harus berkembang lebih maju. Perubahan adalah harusnya kata yang tepat untuk memaknai kemajuan, tapi mereka menganggap keberhasilan adalah sejauh mana birokrasi daerah mampu mempertahankan wilayah kekuasaan, peningkatan pendapan daerah meski dengan cara fiktif.
Kalau di negara-negara maju pendapatan daerah dan negara didapat dari pajak masyarakat yang secara proporsional didistribusikan dengan baik kepada masyarakat, tetapi Bagaimana dengan di Kita tercinta ? Saya yakin, teman-teman blogger bisa menjawabnya dengan tepat. Mudah-mudahan, memanfaatkan moment kebangkitan Nasional ini, tahap demi tahap bisa terkoreksi dan tidak menjadikan negeri ini, rakyat dihadapkan pada tirani raksasa dan dihuni oleh oknum "penguasa bedebah." Amiin...
Bravo Indonesiaku, Bravo Bima Timur !
