Polemik mengenai ibu kota kabupaten Bima yang sampai sekarang masih belum jelas, semakin membuat master planning yang telah dirumuskan oleh Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bima Timur (KPPKBT) sebagai satu-satunya wadah penyerap aspirasi masyarakat sekaligus advokasi terhadap keinginan 6 (enam) kecamatan yang ada di lingkungan Kabupaten Bima yaitu Kecamatan Sape, Lambu, Wera, Ambalawi, Wawo dan Langgudu, yang telah dideklarasikan oleh para sesepuh dan elemen masyarakat yang mewakili 6 (enam) kecamatan tersebut semenjak tiga tahun yang lalu terkesan berlarut-larut.
Memang dapat dimaklumi bahwa disamping "ego kekuasaan" yang nota bene mempertahankan existensi retensi pemerintah kabupaten yang memiliki prinsip primitif untuk tidak serta merta mau membagi satu piring yang selama ini terkesan "basah" dan berpotensi memperlebar peluang untuk melakukan perampasan dan pemerkosaan hak-hak rakyat untuk meningkatkan perbaikan diri dalam aspek pelayanan publik, kesejahteran, kesinambungan progresifitas pemerataan pembangunan semakin dapat dilihat dengan kasat mata.
Elemen masyarakat Kecamatan Sape, Lambu, Wera, Ambalawi, Wawo dan Langgudu yang menkonklusikan aspirasi masyarakat dengan membentuk Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bima Timur (KP2KBT) tentu saja bukan sekedar sesumbar ataupun "gertak sambal" belaka.
karena disamping dilatarbelakangi oleh semangat senasip dan sepenanggungan, juga dimotivasi oleh rasionalitas dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002, benar-benar terdapat relevansi yang sangat beralasan antara lain:
- Pelayanan publik
- geografis
- Monogragis
- Infrastruktur
- Jumlah Kecamatan dll.
Dalam menjabarkan setiap item di atas, Kecamatan Sape, Kecamatan Lambu, Kecamatan Wera, Kecamatan Ambalawi, Kecamatan Wawo dan Kecamatan Langgudu, secara yuridis formal telah memenuhi persyaratan yang telah diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, siapapun yang ingin menghambat baik dalam bentuk terminologi maupun alasan tehnis, dapat dikatakan mereka telah kehilangan akal sehat dan kontra produktif.
Sebagai bahan perbandingan di Sumba saat ini sudah dimekarkan menjadi tiga kabupaten. Meskipun secara potensi tidak lebih baik dari Sape, Wera, dan Lambu. Secara infrastruktur, sudah sangat mendukung lahirnya kabupaten baru.
Walaupun ini tidak terlepas dari masalah politik, tentu kita tidak ingin keinginan luhur ini terkontaminasi oleh interest-interest yang semakin membuat carut marut dan terbengkalainya Idealisme perubahan kearah yang lebih baik, sehingga menimbulkan multi persepsi dan penafsiran yang keliru, seperti yang terjadi pada kasus pemekaran kabupaten di Sumatra Barat yang berakhir anarkisme yang memprinhatinkan semua pihak.
Sebagai salah satu inisiator pembentukan kabupaten Bima Timur yang secara kelembagaan masuk kedalam wadah Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bima Timur (KP2KBT) yang beralamat di Jalan Pelabuhan Sape Kabupaten Bima, dengan tidak mengenal letih kami tetap terus mengadakan sosialisasi dan pemahaman yang konstruktif kepada masyarakat untuk mendukung Komite ini, karena Kabupaten Bima Timur adalah sebuah keniscayaan.
Merdeka !...
