Isu Dominan di Bima, Pemekaran Kabupaten Baru BIMA TIMUR

Kabupaten Bima - sebagai salah satu Kabupaten di propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sudah memenuhi persyaratan dimekarkan untuk menjadi Kabupaten Bima Timur, akhir-akhir ini, santer diperbincangkan, baik oleh masyarakat, media massa, maupun oleh tokoh-tokoh masyarakat Bima di perantauan.

"Tuntutan pemekaran wilayah Kabupaten Bima di bagian timur, akan tetap direspons sepanjang aspirasi tersebut muncul dari masyarakat. Pembentukan kabupaten baru tersebut bukan tidak mungkin dilakukan. Apalagi jika ibukota Kabupaten Bima telah dipindahkan ke Woha. Hal itu akan berdampak pada akses pelayanan warga bagian timur. “Hal itu tidak akan bisa dihindari, dewan akan meresponsnya jika itu menjadi tuntutan masyarakat,” ujarnya.

Namun, kata duta Partai Indonesia Baru (PIB) ini, hal yang perlu diingat adalah beban pemerintah pusat. Karena untuk membiayai sebuah daerah, membutuhkan banyak anggaran." Hal itu dikatakan anggota DPRD Kabupaten Bima dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Gatot Sukoco, saat menerima aspirasi dari warga Sape dan Lambu di DPRD Kabupaten Bima-, Kamis 6/10) beberapa waktu yang lalu.

Dicontohkan juga, proses pemekaran saat Kota Bima resmi menjadi definitif. Juga Kabupaten Sumba Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah dimekarkan menjadi tiga kabupaten. Meskipun secara potensi tidak lebih baik dari Sape, Wera, wawo, ambalawi, Lambu dan Lanngudu. Secara infrastruktur, sudah sangat mendukung lahirnya kabupaten baru. “Pelayanan masyarakat tentu menjadi pertimbangan utama, apalagi akan dipindahkannya ibukota kabupaten. Ini tidak bisa dihindari sebagai sebuah konsekuensi.

Hal senada juga mengemuka ketika kontrak politik Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sekarang berhasil lolos ke Senayan seperti Prof. Farouk Muhammad, Ir. Ma'ruf dan lain-lain dari daerah pemilihan yang mewakili rakyat Sumbawa, Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima mengusung upaya pemekaran tersebut.

Hampir tidak ada isu satupun yang dominan melainkan isu berjuang maksimal untuk mewujudkan Kabupaten Bima Timur, pada saat mereka turun untuk melakukan kampanye di Wilayah Bima Timur seperti Kecamatan Sape-, Lambu-, Wawo-, Wera-, Ambalawi- dan Langgudu-, baik ketika menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Pusat, Propinsi (DPRD TK.1) dan Daerah/kota (DPRD Tk.2).

Masyarakat Bima Timur tentu akan menagih janji-jani mereka, sampai mereka benar-benar dapat mewujudkan cita-cita luhur tersebut.

Suatu Kesyukuran, karena untuk Pemilu 2009 ini khusus untuk Daerah pemilihan IV yang

mewakili masyarakat Bima Timur-, tokoh-tokoh partai yang lolos, didominasi oleh putra-putra terbaik Kabupaten Bima Timur yang diurutkan berdasarkan electoral treshold sebagai berikut :

- Iskandar Zulkarnain (Demokrat)

- Ferdiansyah ST, H.M. Sirajuddin, S.Sos/ Ir. Suryadin. Drs. H. Muhdar (Golkar).

- Ahmad H.M. Saleh (PDIP)

- firdaus H. Ahmad, SH (PKS)

- Sukrin SH, M.Maman, SE, (PAN)

- Dewi Astuty, S.Pd (PKB)

- Sumardin, SH (ppp)

- Drs. H. M. Nadjib (Hanura)

Kepada beliau-beliau yang terhormat, harapan Masyarakat Bima Timur tersandarkan, untuk dapat memperjuangkan aspirasi mereka dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bima Timur.

Di kemudian hari dalam 100 hari mereka sebagai perwakilan rakyat Bima Timur mulai bertugas, tidak ada sinyal positif yang berorientasi pada perjuangan tersebut atau dianggap gagal, maka jangan harap rakyat percaya untuk memberikan kesempatan pada Pemilu berikutnya.

Sebagai bentuk egaliter- yang seharusnya ditunjukkan adalah tradisi untuk mengundurkan diri dengan meletakkan jabatan tersebut, sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju seperti Jepang-, Cina-, Korea- dan negara maju lainnya, baik untuk kalangan eksekutif, Yudikatf, Legislatif- maupun penyelenggara negara lainnya, dari Pusat sampai Daerah.

Masalah Dana merupakan problema klasik yang selama ini dianggap menjadi Kendala dan menjadi perbincangan banyak kalangan seakan menyihir masyarakat untuk segera surut dalam melanjutkan perjuangan luhur ini seakan-akan masalah dana adalah sebagai syarat satu-satunya yang secara absolut mesti dipenuhi.

Padahal apapun yang menjadi keinginan masyarakat semasih itu dalam tananan yang konstruktif- dan dapat diukur, maka tidak ada alasan untuk menghambat apalagi melakukan agitasi- dan propanganda- negatif dengan serta merta mengandalkan ego kekuasaan yang selama ini dapat dilihat dengan kasat.

Dana secara otomatis akan bisa terpenuhi, manakala masyarakat mendapatkan kepastian yang jelas. Padahal mereka tidak sadar bahwa selama sekian tahun, sosialisasi mengenai pembentukan Kabupaten Bima Timur yang diwadahi oleh Komite Persiapan Kabupaten Bima Timur-(KP2KBT)- telah menghabiskan biaya yang tidak sedikit.

Selamat berjuang DPR,DPD,DPRD dapil IV dan Komponen Bima Timur lainnya.

Semoga tercatat dalam sejarah Bima Timur, bahwa Andalah Pejuangnya. Hidup Bima Timur !..